Home General News NCSC Inggris: Hindari Antivirus Rusia
NCSC Inggris: Hindari Antivirus Rusia

Software antivirus tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan jika diakses oleh pemerintah Rusia.

Direktur National Cyber Security Centre Inggris, Ciaran Martin, menyampaikan imbauan tersebut dalam sebuah surat resmi. Ia mengatakan, peranti lunak antivirus buatan Rusia tidak boleh digunakan dalam sistem berisi informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional jika diakses oleh pemerintah Rusia.

Martin menjelaskan, pihaknya sedang berdialog dengan Kaspersky Lab untuk mengembangkan sebuah sistem untuk meninjau berbagai produknya yang digunakan di Inggris. Ini bukan kali pertama Kaspersky dilarang digunakan oleh sebuah negara.

Software antivirus milik Kaspersky diblokir dari jaringan pemerintah Amerika Serikat (AS) pada awal tahun ini. Alasannya, Kaspersky dinilai memiliki hubungan dekat dengan sejumlah badan intelijen di Moskow, Rusia, dan software miliknya kemungkinan digunakan untuk kegiatan mata-mata Rusia.

"Kami sedang berdiskusi dengan Kaspersky Lab tentang apakah kami bisa mengembangkan sebuah framework yang membuat kami dan lainnya bisa memverifikasi secara independen," tulis Martin dalam keterangannya yang telah dirilis ke publik.

Pemerintah Inggris Diimbau Berhenti Pakai Antivirus Rusia

Terlepas dari imbauan yang ditujukan kepada lembaga pemerintah, bank Inggris, Barclays, pada akhir pekan lalu mengatakan telah berhenti menawarkan berbagai produk antivirus Kaspersky kepada para konsumennya.

"Meski panduan baru ini tidak ditujukan kepada publik, kami telah memutuskan untuk menarik softwareKaspersky dari situs web konsumen kami," jelas Barclays dalam keterangannya.

Pihak Kaspersky dalam pernyataanya menjelaskan tengah bekerja sama dengan National Cyber Security Centre untuk mengatasi masalah ini, dikutip dari Reuters, Selasa (5/12/2017).

Kaspersky sejauh ini membantah dengan tegas tuduhan tentang keamanan berbagai produknya dan hubungan perusahaan dengan Pemerintah Rusia. Kaspersky justru menganggap pihaknya telah menjadi korban di tengah meningkatkan ketegangan antara AS dan Rusia.

(Din/Ysl)

 

SUMBER

Andina Librianty

Liputan6Tekno

Dalam keterangan persnya, Senin (29/2/2016), pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas. Menurutnya selama ini layanan over the top tak menghiraukan aturan hukum dan norma susila di Tanah Air.

“Maksud pemerintah ini bagus, kalau jelas bentuk badan usahanya di Tanah Air jadi jelas mereka harus patuh aturan hukum dan norma susila di Indonesia. Selain itu, mereka wajib bayar pajak seperti bentuk usaha di Tanah Air lainnya,” jelas Pratama.

Memang layanan OTT seperti Facebook banyak menimbulkan kecemburuan. Setidaknya dalam sebulan Facebook bisa meraup lebih dari Rp500 miliar, tanpa membayar pajak. Namun di luar masalah pajak, masalah keamanan dalam negeri juga sangat penting untuk diperhatikan.

“Konten media sosial dan layanan OTT ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai berlawanan dengan hukum dan norma susila di sini. Misalnya pornografi dan juga konten LGBT yang sedang ramai di Tanah Air,” terang chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Tumblr bahkan sudah mendapat peringatan untuk segera diblokir oleh pemerintah, karena banyaknya konten pornografi di sana. Masyarakat juga sedang diramaikan oleh kebijakan Facebook yang menghapus tulisan yang menentang LGBT bahkan Menhan Ryamizard Ryacudu sampai angkat bicara tentang bahaya LGBT.

“Kesulitan pemerintah menertibkan konten ini salah satunya juga karena adanya ratusan provider internet di Indonesia sehingga imbauan untuk memblokir konten tidak serta merta bisa langsung efektif,” terangnya.

 


DAILY CARTOON click to enlarge
ANDERTOONS.COM TECHNOLOGY CARTOONS