Home General News Indonesia Butuh Penjaga Pos Perbatasan Siber
Indonesia Butuh Penjaga Pos Perbatasan Siber

Seperti diketahui, BSSN belum lama ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang sekaligus melantik ketuanya, Djoko Setiadi. Badan Siber ini rencananya akan beroperasi pertengahan Januari 2018.

"APJII sangat mengapresiasi langkah pemerintah membentuk BSSN dan akhirnya menentukan ketuanya. Yang selanjutnya kita harapkan segera terjadi adalah melengkapi struktur organisasi dan memulai fungsi BSSN itu sendiri," kata Ketua Umum APJII Jamalul Izza kepada detikINET, Minggu (7/1/2018).

Dijelaskan olehnya, APJII adalah organisasi Indonesia tertua terkait industri internet yang menjadi komponen besar dalam dunia siber. APJII juga merupakan pengelola distribusi nomor internet protocol (IP) yang merupakan salah satu komponen dasar dalam dunia siber.

APJII, masih kata Jamal, merupakan satu-satunya pengelola Indonesia Internet Exchange (IIX) yang simpulnya ada di belasan kota besar di Indonesia. Dengan hal-hal ini, APJII dapat berkontribusi banyak terhadap keamanan siber Indonesia dengan bersinergi bersama BSSN.

"Harapan APJII terhadap struktur organisasi BSSN adalah struktur yang bisa mengakomodasi peran semua pihak (pemerintah dan non-pemerintah) yang memang terkait secara tupoksi siber dalam struktur resmi BSSN," lanjut Jamal.

Misalnya, kata dia, APJII siap berkontribusi dalam struktur BSSN secara intensif karena tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan mewadahi seluruh penyelenggara telekomunikasi, mengelola distribusi nomor protokol internet, dan mengelola Indonesia Internet Exchange.

"Ini bukan berarti BSSN harus memasukan seluruh multi stakeholders ke dalam struktur, tapi sebaiknya dilakukan secara terbatas dan prioritas pada stakeholders yang memang benar-benar terkait," katanya.

Partisipasi multi stakeholders (secara terbatas) dalam struktur organisasi BSSN diyakini APJII akan semakin memperkuat BSSN itu sendiri.

Ancaman Siber di Indonesia

Menurut Jamal, keamanan siber di Indonesia saat ini masih sangat kurang dimonitor atau dijaga, apalagi dilakukan penanganan ketika ada serangan siber. Hal itu terbukti dengan 205 juta serangan siber yang tercatat ID-SIRTII hingga November 2017 lalu.

"Ibaratnya pos-pos perbatasan siber Indonesia saat ini tidak ada penjaganya. Terlebih lagi keamanan di dalam wilayah siber Indonesia itu sendiri yang juga belum dilakukan oleh siapapun," kata dia.

"Hal inilah yang kami rasa akan menjadi tugas utama BSSN itu sendiri. Ibaratnya, BSSN akan menjadi matra ke empat dari pertahanan dan keamanan kita setelah darat, laut dan udara," papar Jamal lebih lanjut.

Oleh sebab itu, APJII pun mengaku sangat siap untuk berkontribusi dalam berbagai tupoksi BSSN, mengingat berbagai fungsi APJII yang telah disebutkan di atas.

"Ditambah lagi saat ini APJII pun sangat aktif dalam kancah siber internasional dengan terpilihnya dan berpartisipasinya tim APJII dalam Badan Internet Exchange Internasional dan juga Badan Dunia Number Resource Organization Council," pungkasnya. (rns/rns)



SUMBER

Achmad Rouzni Noor II

DetikInet

Dalam keterangan persnya, Senin (29/2/2016), pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas. Menurutnya selama ini layanan over the top tak menghiraukan aturan hukum dan norma susila di Tanah Air.

“Maksud pemerintah ini bagus, kalau jelas bentuk badan usahanya di Tanah Air jadi jelas mereka harus patuh aturan hukum dan norma susila di Indonesia. Selain itu, mereka wajib bayar pajak seperti bentuk usaha di Tanah Air lainnya,” jelas Pratama.

Memang layanan OTT seperti Facebook banyak menimbulkan kecemburuan. Setidaknya dalam sebulan Facebook bisa meraup lebih dari Rp500 miliar, tanpa membayar pajak. Namun di luar masalah pajak, masalah keamanan dalam negeri juga sangat penting untuk diperhatikan.

“Konten media sosial dan layanan OTT ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai berlawanan dengan hukum dan norma susila di sini. Misalnya pornografi dan juga konten LGBT yang sedang ramai di Tanah Air,” terang chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Tumblr bahkan sudah mendapat peringatan untuk segera diblokir oleh pemerintah, karena banyaknya konten pornografi di sana. Masyarakat juga sedang diramaikan oleh kebijakan Facebook yang menghapus tulisan yang menentang LGBT bahkan Menhan Ryamizard Ryacudu sampai angkat bicara tentang bahaya LGBT.

“Kesulitan pemerintah menertibkan konten ini salah satunya juga karena adanya ratusan provider internet di Indonesia sehingga imbauan untuk memblokir konten tidak serta merta bisa langsung efektif,” terangnya.

 


DAILY CARTOON click to enlarge
ANDERTOONS.COM TECHNOLOGY CARTOONS